Postingan

Komisi II Dukung Komitmen Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Dinaikan

Sahabat pembaca, sudah tahukah anda bahwa dalam rapat gabungan Komisi II, VIII, IX, dan XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyatakan bahwa Komisi II mendukung komitmen Komisi IX yang meminta agar iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Kelas III tidak dinaikan.
“Pada dasarnya Komisi II mendukung sepenuhnya komitmen dari Komisi IX untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kelas III,” ucap Hugua dalam agenda Rapat Gabungan Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Mendagri, Menkes, Menkeu, Mensos, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPKP, Ketua DJSN, Kepala BPS, serta Dirut BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Terkait dengan masalah cleansing data, Hugua menyatakan bahwa sampai saat ini Komisi II belum melihat secara jelas bagaimana koordinasi antara Kemendagri  dengan jajarannya di daerah, seperti dengan Gubern…

Tahun 2020, Pemerintah Akan Bangun 148 Jembatan Gantung

Sahabat pembaca, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020 akan membangun sebanyak 148 unit jembatan gantung yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp710 miliar. 
Jembatan Gantung yang telah dibangun oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain menjadi akses penghubung antardesa, jembatan gantung juga dapat menggerakkan potensi ekonomi perdesaan sebagai objek wisata. 
Salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah jembatan gantung berfungsi untuk membangun infrastruktur daerah perdesaan terutama yang sulit dijangkau sehingga lebih terbuka. 
“Hadirnya jembatan ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, menyelesaikan urusan administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” kata Menteri PUPR Basu…

Alokasi Honor pada BOS Madrasah Hanya 30%, Dirjen: Kita Fokus Peningkatan Mutu Pembelajaran

Sahabat pembaca, sudah tahukah anda bahwa Alokasi dana BOS Madrasah tahun 2020 untuk membayar honor atau belanja pegawai hanya 30%. Hal itu tertuang dalam juknis penyaluran dana BOS Madrasah yang diterbitkan Kemenag.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa kebijakan itu diambil karena prioritas pendidikan madrasah saat ini lebih pada upaya peningkatan mutu. Ruang lingkup pemanfaatan BOS Madrasah untuk penguatan mutu, antara lain: 1) pengembangan program keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan; 2) penguatan potensi siswa melalui ajang lomba dan kompetisi; dan 3) penguatan mutu pembelajaran.
"Aturan itu lebih untuk memastikan bahwa anggaran BOS dapat digunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran," terang Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (13/02).
"Kalau alokasinya diperbesar hingga 50%, dikhawatirkan anggaran BOS habis habya untuk membayar honor-honor,  karena madrasah hanya punya satu sumber BOS," sambungnya.
Setiap tahun, ma…

Pemerintah Resmi Ajukan RUU Cipta Kerja ke DPR RI

Sahabat pembaca, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Provinsi DKI Jakarta. 
Dalam kesempatan ini, Pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draf tersebut diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin. 
Menko Perekonomian mengungkapkan alasan baru diserahkannya draft saat ini adalah karena menyesuaikan waktu antara pemerintah dan DPR. “Semuanya sudah dilengkapi. Tentun…

Selesai Akhir 2019, Pemerintah Bangun Jembatan Manula Hubungkan Provinsi Bengkulu-Lampung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun twitternya menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun jembatan sepanjang 215 meter yang merupakan ruas jalan nasional dan menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Lampung. 
“Inilah Jembatan Manula, yang dibangun Kementerian PUPR dan selesai akhir 2019 lalu. Lokasinya diapit dinding tebing hutan lindung yang indah. Layak untuk berswafoto,” cuit akun twitter @jokowi, Jumat (7/2). 
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur konektivitas di berbagai wilayah untuk meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan, sekaligus mengurangi disparitas antar wilayah. 
“Daya tahan Indonesia sangat tergantung pada ketangguhan infrastruktur yang kita miliki, di kota, di desa, di kawasan pedalaman, di kawasan perbatasan, serta pulau-pulau terluar dan terdepan,” katanya. 
Kepala BPJN III Padang H Aidil Fiqri mengatakan, terbangunnya Jembatan Manula tersebut secara otoma…

Terbentur Usia CPNS, Tenaga Honorer Uji UU ASN

Sahabat pembaca, sudah tahukah anda bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Rabu (5/2/2020) di Ruang SIdang Pleno Gedung MK. Para Pemohon adalah Mahmudin, Suyanto, Muhammad Nur Rambe, dkk yang merupakan para tenaga honorer profesi guru dan perawat. Ketentuan yang diujikan yaitu Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN.
Pasal 1 angka 4 UU ASN berbunyi, “Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.” 
Sedangkan Pasal 6 UU ASN, “Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan,b. PPPK.” Selanjutnya Pasal 58 ayat (1) UU ASN, ”Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan Fungsional da…

BKN: Lulus ‘Passing Grade’ SKD, Pelamar CPNS Belum Tentu Lolos Melaju ke SKB

Sahabat pembaca, sudah tahukah anda bahwa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 saat ini masih berlangsung. Untuk bisa dikatakan lulus passing grade (PG) SKD seorang pelamar harus memenuhi ambang batas nilai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2019.
“Perlu kami sampaikan bahwa peserta SKD yang sukses melampaui PG, tidak serta merta dinyatakan lulus SKD dan otomatis bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” ujar Plt. Karo Humas BKN melalui siaran pers Nomor: 007/RILIS/BKN/II/2020. 
Nilai peserta SKD lolos PG, menurut Paryono, akan diolah terlebih dahulu mengingat satu formasi tidak dilamar oleh peserta dari satu titik lokasi (Tilok) saja, namun harus digabungkan dengan hasil SKD pelamar dari berbagai Tilok.
“Selain itu dalam pemeringkatan nilai SKD juga harus menyertakan hasil SKD peserta P1/TL (peserta seleksi CPNS 2018 yang memenuhi PG SKD dan masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar untuk mengikuti SKB tah…